“Media sebagai
pilar demokrasi keempat”
Oleh : Husen Miftahudin
Sistem pemerintahan demokrasi serigkali diagung-agungkan karena ideologinya yang menempatkan publik sebagai prioritas. Ideologi demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” menjadi jargon yang seakan-akan memperlihatkan kekuasaan publik dalam mengaur pemerintahan. Dalam konsepsi demokrasi seperti ini, keberadaan media massa sering disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meski berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, keberadaan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara.
Dengan dibukanya kebebasan pers, tidak ada alasan bagi kekuatan politik mana pun untuk mengebiri peran-peran civil society yang dimainkan oleh insan pers. Namun, harus disadari bahwa meski saat ini intervensi politik terhadap pers sudah tidak lagi mendapatkan ruang, pers harus jeli ketika berhadapan dengan “intervensi kapital”. Intervensi model ini nyatanya lebih berbahaya bagi independensi dan daya kritis pers. Media massa tidak akan mampu bertahan jika ia tidak mengikuti logika pasar yang sarat dengan kompetisi dan pertimbangan ekonomis. Di samping itu seiring dengan kebebasan pers, siapa pun yang memiiki modal kuat, termasuk kalangan pebisnis dan politisi, dapat mendirikan industri media yang bisa digunakan untuk kepentingan bisnis atau memback-up aktifitas mereka.
Demokrasi baru dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat well informed dalam memberikan aspirasi politiknya. Artinya, masyarakat harus memiliki informasi yang cukup dalam menentukan keputusan politiknya dan bukan hanya asal pilih. Disinilah media massa berperan, yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk membantu mereka menentukan pilihannya. Media massa bertanggung jawab memberikan informasi tentang para kandidat dari sisi yang paling objektif sehingga akan menyehatkan persaingan politik di pemerintahan.
Media massa menjadi sangat penting dalam demokrasi karena media massa diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah serta meningkatkan aspirasi politik masyarakat. Oleh karenanya, beberapa media massa menyiapkan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat seperti melalui surat pembaca. Hal ini juga menjadi semakin dimudahkan dengan perkembangan tekhnologi seperti internet yang makin memudahkan masyarakt untuk memudahkan menyampaikan aspirasi politik. Namun masalahnya adalah, apakah sistem tersebut memang benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung demokrasi? Aspirasi tersebut di-follow up oleh media? Atau malah hanya sebagai formalitas dan dijadikan sampah? Pertanyaan inilah yang harus dijawab oleh para pengelola media dalam perannnya sebagai pilar keempat demokrasi.
Berdasarkan hal tersebut, media juga seharusnya memanfaatkan kapasitasnya sebagai advokat dan partisipan sistem masyarakat dan pemerintahan. Disini, media massa tidak hanya menjadi alat pasif yang menjadi mediator komunikasi diantara berbagai pihak? Pemerintah, politisi dan masyarakat melainkan juga memiliki kaapasitas untuk memberikan pandangannya. baik pandangan yang mendukung kelompok-kelompok tertentu, maupun tidak. Disini media diperlakukan seperti masyarakat yang juga berhak menyampaikan aspirasi politik.
Secara ringkas, media massa atau jurnalisme dalam demokrasi memiliki empat peran, yaitu (1) jurnalisme sebagai informasi, (2) jurnalisme sebagai watchdog dan pilar keempat demokrasi, (3) jurnalisme sebagai mediator, (4) jurnalisme sebagai advokat. Keempat peran jurnalisme tersebut merupakan tanggung jawab para pengelola media yang harus dipenuhi dalam sistem pemerintahan demokrasi.
Empat peran jurnalisme di atas memperlihatkan betapa dalam demokrasi media massa terlihat sangat baik dan independen. Namun apakah memang benar seperti itu? Pada kenyataannya, bagaimana pun media massa tidak akan pernah independen. Bagaimana pun, media massa adalah sebuah industri yang memiliki kepentingan ekonomi serta membutuhkan subsidi dana yang besar, sehingga media massa pasti akan selalu ditunggangi oleh kepentingan-kpentingan kelompok tertentu yang menguasainya.
Sama dengan industri-indutri lainnya, media massa memiliki kepentingan ekonomi dan kompetisi media yang sangat kuat sehingga membuat media selalu berusaha agar informasinya dapat menarik banyak massa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan hyperadversarialism, dimana para jurnalis menjadi agresif dalam mengkritisi pemerintah agar mendapatkan berita yang kontroversial sehingga dapat menarik perhatian publik. Pada akhirnya, media massa tidak lagi mencari kebenaran realitas, melainkan menjadi berlomba-lomba membuat spekulasi agar beritanya lebih menarik. Hyperadversarialism ini juga menempatkan berita politik seperti infotainment, karena selalu mengambil sisi dramatisasi dan konfrontasi politik yang terjadi. Alih-alih mendukung demokrasi, hal itu sebenarnya hanya digunakan media massa untuk kepentingan ekonomi.
Kebebasan pers dalam demokrasi juga sebenarnya patut dipertanyakan. Apakah pers atau media massa memang benar-benar bebas dari tekanan kelompok-kelompok tertentu atau malah sebenarnya ditekan tapi sengaja ditutup-tutupi. Inilah kemudian juga menjadi olok-olok kritik marxian yang menyebut kebebasan pers sebagai idelogical hoax, dimana sebenarnya pers atau media massa bagaimana pun tidak akan pernah terbebas dari penguasaan kaum borjuis. Kebebasan pers tersebut hanya dijadikan topeng untuk melakukan hegemoni dan mendukung industri medianya.
Poin terpenting yang perlu dipahami adalah tidak akan pernah ada negara yang dapat mengaplikasikan demokrasi secara utuh, karena demokrasi sendiri bukan semata-mata lahir dari gerakan masyarakat melainkan juga didorong oleh elit-elit politik yang ada dibelakangnya. Dengan demikian, demokrasi tidak akan pernah berjalan sempurna, pasti akan selalu ada intervensi kelompok-kelompok tertentu yang memengaruhinya. Begitu pula dengan media. Bagaimana pun media tidak akan pernah independen dan netral seutuhnya, media pasti akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan politik maupun ekonomi.
